Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah untuk berhati hati menyikapi adanya isu publik terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Syahrul Aidi, isu ini sangatsensitif dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sehingga, dikhawatirkanberpotensi merusak keharmonisan kehidupan bernegara ke depannya.
"Penangkapan beberapa ulama akhir akhir ini merisaukan kita." "Kemudian ditambah lagi ada narasi yang berkembang agar MUI juga dibubarkan." "Kita tidak tahu narasi seperti apa dan ending bagaimana yang diharapkan oleh oknum yang menghembuskannya. Menurut kita, ini berlebihan," kata Syahrul Aidi kepada , Senin (22/11/2021).
Untuk itu, pemerintah perlu menelusuri pihak penyebar isu meresahkan terkait pembubaran MUI. Kerjasama dan dukungan antara pemerintah dan MUI sangat dibutuhkan. "MUI itu harusnya diperkuat oleh pemerintah. Ulamanya diberi ruang untuk berkontribusi mengatasi persoalan bangsa. Masyarakat Indonesia masih ikut kata kata ulama. Kita yakin itu," jelas Syahrul Aidi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menanggapi soal kabar penangkapan seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diduga melakukan tindak terorisme. Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan menunjukkan reaksinya. Sehingga memicu munculnya banyak kontroversi yang terjadi di negera ini.
"Pastinya kita dibuat kaget dengan peristiwa penangkapan tiga teroris yang di antaranya ada yang merupakan oknum Majelis Ulama Indonesia." "Kita semua kaget masak di MUI ada (oknum seperti) itu." "Tapi harus diakui kita ini terlalu berlebihan (ber ) reaksi dan kontroversi juga terlalu berlebihan," kata Mahfud MD.
Bahkan, kata Mahfud MD, ada yang meminta MUI dibubarkan. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menilai tindakan dan keinginan itu termasuk berlebihan. "Ada yang menuding bahwa MUI itu menjadi tempat persemaian terorisme sehingga harus dibubarkan. Ya tidaklah itu berlebihan."
"Karena MUI itu merupakan wadah permusyawaratan antara ulama dan cendekiawan muslim." "(Bahkan) mereka (oknum oknum terorisme berupaya) untuk membangun kehidupan yang lebih islami dengan memberi saran saran dan pendapat kepada pemerintah." "Sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," terang Mahfud MD.
Untuk itu, kata Mahfid MD, meskipun MUI bukan lembaga negara, tetapi MUI memiliki fungsi fungsi yang melekat kepadanya sebagai institusi. "Ada undang undang tentang jaminan produk halal itu memerlukan MUI. Ada undang undang perbankan syariah juga menyebut juga harus ada MUI nya," kata Mahfud MD. Sehingga tidak bisa dibubarkan begitu saja.
Menurut Mahfud, oknum seperti itu tidak hanya bercongkol ditubuh MUI saja, melainkan juga ada di mana mana. Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat untuk membantu pemerintah demi memberantas terorisme. "Justru kita (harus bisa) menyelusup dan menelisik ke berbagai tempat. Karena bukan hanya di MUI saja, di tempat lain juga banyak. Orang orang seperti itu di mana mana ada dan harus kita atasi bersama," pinta Mahfud MD.
Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi merespon soal munculnya tanda pagar (tagar) 'Bubarkan MUI' di media sosial. Menurut Masduki, permintaan tersebut kurang relevan. Hal tersebut disampaikan oleh Masduki yang juga sebagai Ketua MUI Bidang Infokom dalam perjalanan ke Jakarta setelah mendampingi Ma'ruf Amin kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Jumat (19/11/2021).
"Kalau terkait dengan tuntutan terhadap pembubaran MUI saya kira kurang relevan," kata Masduki dikutip dari . Menurut Masduki, tersangka kasus terorisme yang merupakan Anggota MUI hanyalah satu oknum. Dan tak ada keterlibatan lembaga MUI dalam kasus terorisme ini. "Sebenarnya itu kan tidak ada kaitan langsung dengan MUI, itu pribadi," sambung Masduki.
Mestinya, kata Masduki, fokus utama saat ini adalah menelusuri dan memberantas jaringan jaringan terorisme dari oknum yang terlibat kasus. "Apakah itu di unsur pemerintahan apakah lantas lembaganya dibubarkan, tentu ada proses hukum melakukan pelanggaran kemudian terkait pada pribadinya sehingga diselidiki jaringan jaringannya sampai tuntas," jelas Masduki.
