Temufi

Blog Temufi Lifestyle dan Bisnis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.453.935,536(empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," ujar Anies melalui keterangan tertulis, Senin (22/11/2021). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

Selain menetapkan Upah Minimum Provinsi, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh. Di antaranya, dengan memberikan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya personal pendidikan.

RELATED ARTICLES

Anggota DPR RI Minta Pemerintah Telusuri Penyebar Isu Pembubaran MUI, Sebut Bisa Ancam Persatuan

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah untuk berhati hati menyikapi adanya isu publik terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Syahrul Aidi, isu ini sangatsensitif dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sehingga, dikhawatirkanberpotensi merusak keharmonisan kehidupan bernegara ke depannya. "Penangkapan beberapa ulama…

Anggota DPR RI Minta Pemerintah Telusuri Penyebar Isu Pembubaran MUI, Sebut Bisa Ancam Persatuan

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah untuk berhati hati menyikapi adanya isu publik terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Syahrul Aidi, isu ini sangatsensitif dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sehingga, dikhawatirkanberpotensi merusak keharmonisan kehidupan bernegara ke depannya. "Penangkapan beberapa ulama…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *