Temufi

Blog Temufi Lifestyle dan Bisnis

Penyelidikan internal yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mengungkap, sejumlah anggota Diet (parlemen) meminta staf Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk menyiapkan dokumen seperti salam dan materi kuliah ketika menghadiri pertemuan seperti kelompok pendukung. Jumlah permintaan setidaknya 400 kali dari Desember 2019 hingga November 2020. Sebagian besar permintaan berasal dari partai yang berkuasa, tetapi ada lusinan kasus untuk partai oposisi.

Para ahli menunjukkan bahwa "tidak sejalan dengan gagasan hukum bagi pegawai negeri untuk bekerja untuk beberapa politisi." Situasi sebenarnya dari "beban" staf yang dipikul oleh kementerian yang bertanggung jawab atas reformasi gaya kerja, kemungkinan cara kerja pegawai negeri akan dipertanyakan lagi. Orang orang muda meninjau dan langsung mengajukan banding.

Alasan penyelidikan adalah pada pertengahan November 2020, ketika "tim reformasi muda" yang dibentuk oleh sukarelawan dari kementerian bertemu dengan Taro Kono, menteri yang saat itu bertanggung jawab atas reformasi administrasi. "Menulis salam adalah suatu beban," ungkap kalangan muda sukarelawan tersebut. Tim itu dibentuk pada musim semi 2019 dengan 38 orang, sebagian besar staf muda berusia 20 an dan 30 an, untuk membahas bisnis dan organisasi kementerian.

Anggota berpartisipasi dari berbagai pekerjaan seperti medis dan tenaga kerja, dan pada musim panas tahun 2002, mereka menyusun "proposal mendesak" dan menunjukkan beban kerja staf yang berat dan lingkungan kerja yang keras. Taro Kono telah menunjukkan bahwa Kasumigaseki akan mengubah layanan lembur pegawai negeri sipil nasional selama pengangkatan menteri reformasi administrasi lebih dari setahun sejak musim gugur yang lalu. Namun, seorang pejabat senior kementerian mengatakan bahwa dia tidak menganggap permintaan menulis oleh seorang anggota Diet sebagai masalah dan tidak akan mengungkapkan hasilnya.

Menurut dokumen permintaan investigasi yang dikirim oleh bagian umum sekretariat kementerian kepada penanggung jawab masing masing departemen, penyelidikan dilakukan pada November 2020. Permintaan dari kantor parlemen kepada staf kementerian, seperti "Saya akan menghadiri pertemuan lokal, jadi saya ingin Anda memberi salam sambutan" dan "Saya harus berbicara di pertemuan lokal, jadi saya ingin Anda meninjau kuliah bahan (memo)." Target mengetahui jumlah kasus adalah "kegiatan yang dilakukan oleh politisi sebagai urusan politik, dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh sekretaris kebijakan", dan "pertemuan lokal, dan lainnya" termasuk kelompok pendukung dan kelompok industri.

Survei tersebut menyatakan bahwa "rasa kecepatan ditekankan," dan periodenya dibatasi hingga satu tahun dari Desember 2019. Dalam dokumen tersebut, rute dasar permintaan tersebut dijelaskan sebagai "Kantor Penghubung (Parlemen) > Sekretariat setiap stasiun > Jendela setiap bagian Diet > Penanggungjawab". Batas waktunya adalah "Kepatuhan yang ketat pada tanggal 26 November tahun lalu, dan setelah mengklasifikasikannya sebagai "kasus partai penguasa (termasuk kasus LDP, kasus partai Komeito), partai oposisi kasus", diminta untuk mendaftar dan menanggapi ke sistem di kementerian.

Menurut dokumen tersebut, permintaan dari anggota Diet awalnya disimpan di atas kertas oleh Kantor Penghubung Diet, tetapi karena sudah dihancurkan, itu diselidiki lagi. Menurut wawancara dengan orang orang yang bersangkutan, lebih dari 400 tanggapan diterima untuk survei. Terutama anggota partai yang berkuasa yang memintanya. Namun ada juga puluhan anggota oposisi. Salah satu mantan pejabat kementerian mengatakan bahwa "membebani bisnis" untuk menulis salam, dan berkata, "Ini adalah orang muda yang terutama menulis naskah, dan saya merasa ini bukan layanan publik yang asli." Namun, faktanya saya tidak bisa menolak karena itu instruksi dari bos saya.”

Mengenai penyelidikan, Satoshi Nomura, kepala Divisi Umum Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, mengatakan, "Itu adalah fakta bahwa penyelidikan dilakukan." Mengenai persiapan salam seperti pertemuan yang dihadiri oleh anggota Diet sebagai urusan politik, Wakil Menteri Yoshida mengatakan, "Adalah tugas pegawai negeri untuk memberikan informasi tentang konten kebijakan dan kebijakan pemerintah. Tidak aneh jika itu dilakukan." "Dalam Pasal 96 UU Kepegawaian Nasional, pegawai negeri ditempatkan sebagai menteri umum, dan mendukung kegiatan politisi individu bertentangan dengan gagasan itu. Jika permintaan dari anggota parlemen menjadi beban staf dan mengganggu urusan publik yang asli, itu juga masalah," kata Hironaga Masaki, seorang profesor di Universitas Ritsumeikan, yang akrab dengan hukum administrasi.

Sementara itu Beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: [email protected] dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

RELATED ARTICLES

Anggota DPR RI Minta Pemerintah Telusuri Penyebar Isu Pembubaran MUI, Sebut Bisa Ancam Persatuan

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah untuk berhati hati menyikapi adanya isu publik terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Syahrul Aidi, isu ini sangatsensitif dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sehingga, dikhawatirkanberpotensi merusak keharmonisan kehidupan bernegara ke depannya. "Penangkapan beberapa ulama…

Anggota DPR RI Minta Pemerintah Telusuri Penyebar Isu Pembubaran MUI, Sebut Bisa Ancam Persatuan

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah untuk berhati hati menyikapi adanya isu publik terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Syahrul Aidi, isu ini sangatsensitif dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sehingga, dikhawatirkanberpotensi merusak keharmonisan kehidupan bernegara ke depannya. "Penangkapan beberapa ulama…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *